Rekomendasi Tahun 2012, FPKS DPRD Jatim Bekerja Untuk Kemakmuran Jawa Timur

pks jatim

Pertama, Tema RKDP 2012, yakni pengurangan kemiskinan, pengangguran, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan kemakmuran Rakyat Jatim yang lebih baik. Dalam Dokumen APBD 2012 belum terlihat secara jelas dan tegas tentang penjelasan keterkaitan antara target capaian ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran dan kemiskinan) dan rencana anggaran (baik penerimaan maupun pengeluaran). Masing-masing bagian dalam program dan anggaran di SKPD tidak memiliki keterkaitan yang jelas. Pemerintah propinsi harus lebih siap untuk melakukan evaluasi kinerja tiap SKPD tidak hanay dalam skala Makro.

Kedua, Tahun 2012 ini pemerintah daerah harus fokus mengurus sektor pertanian secara sungguh-sungguh karena sektor ini dihuni sebagian besar tenaga kerja, di samping realitas kemiskinan di Jatim 64,32% berada di pedesaan. Sungguh tidak layak sektor pertanian di Jatim tumbuh di bawah 5%. Penyegerakan penumbuhan sektor industri berbasis pertanian di wilayah-wilayah yang selama ini masuk dalam zona pertumbuhan dan pendapatan per kapita rendah. Di sini dibutuhkan pemetaan ekonomi yang solid dan strategi investasi terpadu. Alokasi APBD pada setiap level pemerintahan perlu difokuskan untuk mendorong sektor pertanian dan industri, termasuk alokasi DAK (dana alokasi khusus). APBD harus dipastikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk aparat. Perlu kebijakan Radikal untuk merubah problematika pembangunan yang sudah ada, salah satunya dengan mengeluarkan afirmasi kebijakan khususn untuk sektor pertanian, jika ingin problema “akut”, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan dan wilayah. Hal ini merupakan payung dari rincian kebijakan teknis yang harus dirumuskan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti pula oleh pertumbuhan disektor pertanian yang tinggi. Tidak sebagaimana tahun 2011, dimana pertumbuhan sector pertania masih jauh tertinggal pada angka 3,63% saja.

Ketiga, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Yang lebih berkualitas dan Pemberdayaan orang miskin berwujudkan Pemberdayaan ekonomi. Selain menjamin kebutuhan dasar secara kuantitas, Pemerintah juga masih punya PR Meningkatkan kualitas berupa pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemerataan terkait dengan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar ini. Sehingga tidak ada kesenjangan IPM antara daerah-daerah di Jawa Timur. Berikutnya support pemerintah terhadap orang miskin juga tidak hanya berhenti dalam program bantuan yang sifatnya sesaat tapi perlu ditingkatkan yang terkait dengan upaya pemberdayaan. Dalam hal ini, proses pendampingan pemerintah harus secara serius ditingkatkan. Program seperti Koperasi wanita perlu lebih didorong dan didampingi secara serius.

Keempat, Perbaikan Infrastruktur perlu lebih serius dilakukan utamanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Masih banyaknya proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak belum bisa difungsikan atau diselesaikan. Seperti pelabuhan, Bandara, Jalan LIntas Selatan, Jalan arteri Porong.

Surabaya, 3 Februari 2012
Fraksi PKS DPRD Jawa Timur

Berbagi :