Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang mendalam terhadap postur Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2012 yang telah dilakukan, PKS menilai bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi juga bukan merupakan solusi terbaik bagi persoalan fiskal dan APBN Perubahan Tahun 2012. Berikut penjelasan lebih detailnya: Pertama, Ruang anggaran subsidi dan dana cadangan risiko energi sebesar Rp 225 trilliun yang telah ditetapkan sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi. Dalam anggaran subsidi energi tersebut telah ditetapkan besaran Subsidi BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp137,4 triliiun; Subsidi listrik sebesar Rp65 trilliun; dan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun. Kedua, ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM dalam RAPBNP akan membutuhkan tambahan sekitar Rp54 triliun. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM tahun ini, maka tentunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp30 triliun yang telah ditentukan dalam APBNP 2012, sehingga kekurangan dana menjadi sebesar Rp24 triliun. Dan kekurangan dana ini seharusnya akan dapat ditutup dengan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun, sehingga kekurangannya hanya Rp1 triliun, yang seharusnya dapat ditutup dengan pengaturan penyaluran BBM Bersubsidi agar tepat sasaran. Ketiga, Selain itu masih terdapat banyak alternatif lainnya untuk menutup kekurangan dana sebesar Rp24 triliun (jika tidak menggunakan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun) diantaranya dengan: Mempertahankan penerimaan pajak tetap seperti target dalam APBN 2012. Penerimaan pajak dalam RAPBNP 2012 turun sebesar Rp 20,83 triliun (dari rencana semula Rp1.032,57 triliun dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp1.011,73 triliun), seharusnya tidak terjadi mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penerimaan pajak dari sektor-sektor yang diindikasi masih under tax, seperti pertambangan dan telekomunikasi masih potensial ditingkatkan. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan perpajakan telah disepakati menjadi Rp 1.016,2 triliun naik sebesar Rp4,5 triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp1.011,7 triliun. Selain itu, melakukan penghematan secara progresif. Potensi penghematan belanja barang tahun 2012 ini menurut Kementerian Keuangan akan dapat mencapai Rp18 triliun. Jika penghematan belanja barang dan pegawai dilakukan lebih progresif, diharapakan akan menghemat minimal Rp20 triliun. Dalam RAPBN-P tahun 2012 alokasi anggaran untuk belanja pegawai direncanakan mencapai Rp212,24 triliun, yang hanya menurun Rp3,61 triliun atau 1,7 persen, sedangkan alokasi anggaran belanja barang direncanakan mencapai Rp186,55 triliun, hanya menurun sebesar Rp1,44 triliun (0,8 persen) belum signifikan. Belanja pegawai dan belanja barang ini masih jauh lebih besar dari belanja modal. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan belanja pegawai melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.
Rasionalitas Politik BBM Langkah lain, Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2011 mencapai Rp96,6 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2010 sebesar Rp57 triliun dan SILPA tahun 2011 sebesar Rp39,2 triliun. Dalam rencana pemerintah SAL akan dipakai untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2012 baru sebesar Rp56,17 triliun. Dengan demikian masih ada sisa SAL 2011 yang belum digunakan sebesar Rp40 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2012. Keempat, jika kementrian-kementrian terkait dapat menyelesaikan instrumen-instrumen pengaturan dan berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional maka pembengkakan subsidi energi akan dapat dihindari dan penghematannya juga akan besar. PKS telah berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan kontribusi dalam pembahasan APBNP 2012 yang sebelumnya terancam deadlock. Dari hasil pembahasan yang telah diperjuangankan oleh PKS bersama kekuatan politik yang lain secara umum saat ini kita memiliki postur APBNP 2012 yang semakin baik dibandingkan dengan usulan dalam RAPBNP 2012 sebelumnya. Selain itu hak-hak rakyat rakyat miskin akhirnya juga mendapat alokasi yang lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan. Dengan berbagai kesepakatan dalam UU APBNP 2012. Kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menjalankan tugas masing-masing untuk berkarya, dan juga secara bersama ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pengelolaan negara (baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan moneter) agar semakin baik, demi kejayaan bangsa dan negara.
http://www.pksjatim.org/rasionalitas-politik-bbm/
Posting Komentar untuk "Rasionalitas Politik BBM"