REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur, Ahmad Jabir mengakui, lemahnya pengawasan pemda membuat banyak pengusaha bersikap nakal dalam menerapkan kebijakan upah.
Ahmad menuturkan, Dinas Ketenagakerjaan menyebut minimnya anggaran menjadi pokok persoalannya. Meski begitu, pihaknya tidak bisa memaklumi hal tersebut. Karena ia menilai alasan itu sama saja membuat keadaan buruh maupun pekerja menjadi semakin menderita.
Atas dasar itu, pihaknya bakal memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dengan seluruh serikat buruh agar tidak ada lagi di antara mereka yang dibayar di bawah upah minimum provinsi. “Kami janji untuk memperjuangkan aspirasi para buruh,” janji Jabir dalam audiensi pimpinan DPW PKS Jawa Timur dengan perwakilan puluhan serikat buruh di Empire Palace, Sabtu (10/3).
Sebelumnya Pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Jawa Timur, Susilo menilai, persoalan perburuhan yang paling mendesak untuk dicarikan solusi adalah persoalan outsourcing. Ia mengibaratkan sistem kontrak tersebut seperti kanker stadium tiga.
Dikatakannya, secara logika dan hukum, pihaknya pasti menolak kalau disodori menggunakan sistem tersebut. Namun, karena tidak memiliki daya tawar dan berada dalam posisi lemah, maka penandatanganan persetujuan menggunakan sistem kontrak antara pekerja dan pengusaha terus terjadi.
Redaktur: Karta Raharja Ucu
Reporter: Erik Purnama Putra
Ahmad menuturkan, Dinas Ketenagakerjaan menyebut minimnya anggaran menjadi pokok persoalannya. Meski begitu, pihaknya tidak bisa memaklumi hal tersebut. Karena ia menilai alasan itu sama saja membuat keadaan buruh maupun pekerja menjadi semakin menderita.
Atas dasar itu, pihaknya bakal memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dengan seluruh serikat buruh agar tidak ada lagi di antara mereka yang dibayar di bawah upah minimum provinsi. “Kami janji untuk memperjuangkan aspirasi para buruh,” janji Jabir dalam audiensi pimpinan DPW PKS Jawa Timur dengan perwakilan puluhan serikat buruh di Empire Palace, Sabtu (10/3).
Sebelumnya Pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Jawa Timur, Susilo menilai, persoalan perburuhan yang paling mendesak untuk dicarikan solusi adalah persoalan outsourcing. Ia mengibaratkan sistem kontrak tersebut seperti kanker stadium tiga.
Dikatakannya, secara logika dan hukum, pihaknya pasti menolak kalau disodori menggunakan sistem tersebut. Namun, karena tidak memiliki daya tawar dan berada dalam posisi lemah, maka penandatanganan persetujuan menggunakan sistem kontrak antara pekerja dan pengusaha terus terjadi.
Redaktur: Karta Raharja Ucu
Reporter: Erik Purnama Putra
Posting Komentar untuk "PKS Janji Perjuangkan Nasib Buruh"